JAKARTA, BINGAR.ID – Sejak mewabahnya Covid-19 atau Virus Corona di Indonesia awal bulan Maret 2020, ada 1046 orang pada Jumat (27/3) dinyatakan positif Covid-19. 86 pasien diantarnya meninggal dunia dan 46 pasien sembuh.
Virus yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai wabah global itu terus menghantui anak negri ini. Karena penyebaranya yang begitu cepat. Selain menghantui anak negri, Covid-19 juga lambat laun membuat ekonomi Indoneisa menjadi lesu.
Dampak penurunan ekonomi, dirasakan sangat berat oleh para pekerja informal, seperti Pedagang Kaki Lima, Petani, Buruh dan Nelayan.
“Sekarang mau menjual ikan saja susah, karena di Jakarta tutup karena Corona,” kata Umri nelayan asal Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (28/3/2020)
Presiden Jokowi mengakui kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi lesu karena penyebaran wabah corona, menurutnya, para pekerja informal yang paling merasakan dampak lesunya ekonomi saat ini.
Namun demikian, pemerintah akan memberikan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat khsusunya yang bekerja di sektor informal agar bisa bertahan di tengah pelemahan ekonomi dunia akibat corona.
“Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada,” kata Sri Mulyani saat videoconfrence, Jakarta, belum lama ini.
Saat ini juga pemerintah tengah megebut penyelesaian payung hukum dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) lainnya seperti PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako kepada 15 juta penerima manfaat.
Bahkan, Pemerintah juga sedang menyiapkan insentif bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PKH) karena dampak corona. Insentifnya berupa santunan dan pelatihan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun bantuan dana yang diterima korban PHK karena corona sebesar Rp 3 juta selama tiga bulan atau Rp 1 juta per bulan ditambah lagi pemberian pelatihan.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati
menyarankan agar Pemerintah dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas Pemerintah. Karena anggaran perjalanan dinas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp 43 triliun itu telah dihentikan sementara waktu.
“Dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT,” katanya.
Anis berpendapat, untuk menaikkan daya beli masyarakat, di samping memberikan BLT dan bantuan non pangan, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan 900 VA selama beberapa bulan, dan membebaskan sementara pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama beberapa bulan. (Fauzan/Red)
