PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Provinsi Banten sudah menerima belasan ribu dosis vaksin Sinovac buatan perusahaan farmasi asal China. Tahap awal, sudah dilakukan terhadap Kepala Daerah dan Forkopimda di Provinsi Banten, diikuti oleh tenaga kesehatan.
Dalam waktu dekat, program tersebut akan menyasar ke masyarakat. Bahkan pemerintah bertekad untuk menyukseskan program vaksinasi dengan mewajibkan masyarakat untuk disuntik vaksin sebagai salah satu upaya penanggulangan penyebaran Covid-19.
Baca juga: WH Tak Ikut Divaksin, Tapi Wajibkan Masyarakat untuk Divaksin
Namun demikian, sebagian masyarakat di Kabupaten Pandeglang, mengaku belum mendapat sosialisasi dari Pemerintah Daerah. Bahkan dari wawancara Bingar dengan masyarakat, mayoritas diantara mereka malah menolak untuk divaksin.
Dede (35) misalnya. Pedagang baju di Plaza Pasar Badak Pandeglang ini mengaku mengetahui program vaksinasi hanya dari pemberitaan dan media sosial. Dari informasi itu, dia memutuskan untuk menolak divaksin lantaran banyaknya ketidakjelasan mengenai vaksin Covid-19.
Baca juga: Pandeglang Diperkirakan Terima Vaksin Bulan Februari
“Kalau sejauh ini belum ada sosialisai ke pasar sini tuh, paling lihat di medsos-medsos saja. Kalau itu (divaksin) belum tahu. Karena, kan belum tahu juga kandungannya apa. Sekarang saja masih pro kontra takut juga sebetulnya, tidak pasti juga karena ahli saja masih ada yang bilang bahwa vaksin ini tidak baik,” ucap Dede, Selasa (19/1/2021).
Senada dikatakan salah seorang karyawan toko ponsel, Ervika Fadilah Ia mengaku tidak siap apabila harus disuntik vaksinasi. Dia merasa cemas dengan belum pastinya manfaat dari vaksinasi. Bahkan, apabila Pemda mewajibkan masyarakat untuk divaksin, ia bersikukuh akan tetap menolak.
“Tidak mau. Takut karena belum tahu juga manfaatnya itu apa. Enggak mau juga karena takut, masih meragukan vaksin itu,” ucap Ervika.
Keterangan yang serupa diutarakan warga lainnya, Aji. Ia mengatakan sejauh ini belum menerima sosialisai dari Pemkab terkait program vaksinasi. Malah ia mengaku memilih untuk membayar denda apabila pemerintah memberlakukan wajib vaksin bagi masyarakat.
Baca juga: Kemenkes Berencana Buat Sertifikat Vaksin Digital Pengganti Syarat PCR Bepergian
“Tidak siap, karena yang pertama itu vaksinnya itu tidak tahu dari mananya walaupun sudah teruji tapi kan tetap saja tidak tahu. Takutnya bahaya. Ya paling denda aja. Lebih baik bayar denda,” kata Aji.
Aji kemudian membandingkan perilaku masyarakat yang tetap berkeliaran di tempat-tempat keramaian tanpa masker. Namun mereka masih dalam kondisi sehat.
“Sekarang saja banyak yang tidak pakai masker tapi aman-aman saja. Vaksinnya belum jelas menurut saya,” tandasnya. (Syamsul/Red)
