LEBAK, BINGAR.ID – Asia Land Forum (ALF) atau Forum Agraria se-Asia pada tahun 2025 kali ini, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk pelaksanaanya. Dimana kegiatan yang berfokus pada persoalan pertanahan tersebut, dilaksanakan selama tiga hari di Kabupaten Lebak
Sebuah forum yang menjadi wadah untuk memperjuangkan, serta memberi jaminan hak atas tanah, bagi masa depan yang adil dan berkelanjutan ini, rencananya akan mengusung sejumlah isu, yang akan dijadikan topik besar di dalamnya.
Baca Juga : Unik, Pemilihan RT di Kampung Reforma Agraria Panimbang Seperti Pilkada
Hal ini dijelaskan Molisna Naibaho, selaku perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, yang mengatakan bahwa ada empat isu besar, atau topik besar yang akan dibahas dalam ALF kali ini, seperti halnya isu Reforma Agraria, Konflik Agraria, Perlindungan Pembela Hak Atas Tanah dan Lingkungan Hidup, serta Hak Perempuan Atas Tanah dan Aksi Iklim dan Manusia, Iklim dan Alam.
“Tujuannya adalah memperkuat pemahaman dan bertukar pembelajaran, atas pencapaian di setiap negara di Asia, terutama untuk hasil hasil kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan, maupun upaya-upaya reforma berbasiskan agraria, yang berpusat kepada kepentingan rakyat,” ucap Molisna, Senin 17 Februari 2025.
Baca Juga : Evaluasi KemenPAN RB, Reformasi Birokrasi Pemkab Pandeglang Sebatas Formalitas
Dikatakannya juga, bahwa kegiatan ALF kali ini, diikuti oleh 20 orang perwakilan dari sejumlah negara Asia, serta perwakilan dari beberapa organisasi yang bergerak di bidang Reforma di Indonesia, yang dilaksanakan sejak 16-18 Februari 2025, di Sekretariat Pergerakan Petani Banten, Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.
Baca Juga : Mencuat Dugaan Setoran Proyek, Paska Penangkapan Oknum PNS Pandeglang
“Ada dari Filipina, Kazakhtan, Bangladesh, Nepal, dan sekitar 14 negara-negara Asean lainnya,” ungkapnya lagi.
“Forum ini pun diharapkan dapat menjadi ajang penting, khususnya bagi gerakan reforma agraria, yang salah satunya yakni untuk menagih komitmen politik pemerintah, terkait percepatan redistribusi tanah, serta penyelesaian konflik agraria di Indonesia,” pungkasnya.(Widi/Red)
