Pemerintah Pilih Titik Debarkasi Kedatangan ABK dan PMI

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo (Foto: Setkab)

BINGAR.ID – Pemerintah akan memberikan arahan untuk memilih titik debarkasi kedatangan sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang miliki kemampuan isolasi dan observasi.

Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo menjelaskan, arahan itu sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo.

”Ibu Menteri Luar Negeri telah melaporkan kepulangan sejumlah ABK dan juga PMI. ABK yang akan kembali sebanyak 12.758 orang sedangkan PMI yang telah kembali ke tanah air sebanyak 70.367 orang,” ujar Doni usai Ratas, Senin (4/5/2020).

Doni juga menyampaikan bahwa presiden minta agar manajemennya diatur yang baik, terintegrasi, baik itu oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dukungan dari TNI dan Polri, serta juga dari Gugus Tugas.

”Dalam waktu 2 minggu ke depan akan kembali sekitar 17 kapal pesiar yang nantinya akan berlabuh di Tanjung Priok dan juga di Benoa,” kata Doni.

Baca juga: Jokowi Khawatir Puluhan Ribu TKI Bawa Penyebaran Covid-19 Gelombang Kedua

Lebih lanjut, Ketua Gugus Tugas Covid-19 menjelaskan bahwa laju kasus baru mengalami penurunan sampai dengan 11%, tetapi hal ini bukan berarti semua menjadi lengah karena kehadiran sejumlah PMI yang berpotensi juga nantinya menjadi bagian dari penularan.

”Termasuk juga jemaah tablig, kemudian klaster gowa, kemudian beberapa tempat industri yang telah menjadi episentrum, kemudian juga pemudik yang lolos dari pemeriksaan aparat. Hal ini dapat berpotensi meningkatnya kasus kembali,” kata Ketua Gugus Tugas.

Oleh karenanya, pria yang menjabat sebagai Kepala BNPB itu mengingatkan seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama. Ia menambahkan bahwa Gugus Tugas Pemerintah Provinsi telah menyusun organisasi dan diharapkan setiap gugus tugas betul-betul mampu melakukan upaya-upaya, baik pencegahan maupun deteksi serta penanganan terhadap masyarakat yang telah terlanjur sakit.

”Kemudian selanjutnya Bapak Presiden memerintahkan Gugus Tugas untuk membantu sejumlah kasus yang terjadi di Jawa Timur, sehingga penanganannya bisa terkelola dengan baik, sebagaimana pengalaman yang ada di wilayah Jabodetabek,” terang Doni. (*Ahmad/Red).

Berita Terkait