Bokek, Pemkab Pandeglang Hentikan Bantuan Sembako Penyintas Covid

Bantuan Covid-19

Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat memberi bantuan sembako terhadap warga Cimanuk yang terdampak Covid-19 April 2020 lalu. (Istimewa)

PANDEGLANG, BINGAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tidak lagi menyediakan bantuan sembako bagi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, saat ini pihaknya tidak lagi mampu menyediakan sembako secara lengkap untuk kebutuhan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19. Saat ini Pemkab hanya mampu memberikan bantuan beras bagi masyarakat yang menjadi penyintas Covid.

“Ada di Dinas Sosial tapi tidak seperti dahulu sembakonya. Kalau waktu awal-awal kan lengkap dengan sembilan itemnya itu. Tapi sekarang hanya beras saja,” ucap Irna, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Janji Pemerintah Beri Bantuan Warga Terdampak Covid-19 Belum Bisa Terealisasi

Irna beralasan, kebijakan itu dilakukan karena pemerintah sudah tidak lagi punya anggaran yang diperuntukkan memenuhi sembako penderita Covid.

“Sekarang kita (uang, red) dari mana? Yang ada hanya beras. Pun kalau ada kita bisa sisihkan untuk tambahannya seperti mi instan atau gulanya paling. Tapi, kalau lengkap seperti dulu tidak bisa,” ujarnya.

Bahkan, kini juga tidak ada lagi bantuan sembako yang didonasikan pemerintah pusat maupun swasta.

“Kalau awal kan ada bantuan sembako dari luar, dari swastanya ada dari Pemerintah Pusat juga ada. Tapi, sekarang Pemerintah Pusat saja lagi kolaps,” katanya.

Baca juga: Tanto Beri Bantuan Sembako Bagi Pedagang di Kantin Sekolah

Terpisah, Aisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang, Ramadani mengakui saat ini hanya tersedia Beras Cadangan Pemerintah (BCP) yang dimiliki Pemkab Pandeglang untuk bantuan bagi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.

Malah untuk tahun 2021, Pemkab Pandeglang tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan sembako seperti tahun lalu.

“Secara teknis tidak ada, tapi paling kita bantu dari beras cadangan daerah. Yang ada di Dinas Sosial diambil dari Bulog, karena kita tidak mengalokasikan secara khusus seperti tahun lalu,” tandasnya. (Syamsul/Red)

Berita Terkait