PANDEGLANG, BINGAR.ID – Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi PPP, Oman Abdurohman, mengaku “gereget” terhadap persoalan pelayanan kesehatan yang ada di Pandeglang. Seperti halnya persoalan ketersediaan obat-obatan di RSUD Berkah, maupun di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), khususnya ketersediaan obat bagi pasien BPJS.
Hal itu menurut Oman sudah terjadi sejak dulu, dimana pasien BPJS yang seharusnya mendapat fasilitas berobat secara gratis, namun dipaksa merogoh kantungnya untuk membeli obat yang dibutuhkan pasien, ke apotek swasta yang berada di luar tanggungan BPJS, lantaran ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien tersebut, tidak tersedia di apotek Rumah Sakit.
Baca juga: Penanganan TBC, AKI, dan Stunting di Pandeglang Dipertanyakan
“Persoalan paling mendasar terhadap akses kesehatan di Kabupaten Pandeglang ini, salah satunya yaitu minimnya fasilitas kesehatan, serta kurang maksimalnya pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan terhadap pasien-pasien BPJS. Seperti halnya ketersediaan obat bagi pasien BPJS, yang sering kali tidak ada, sehingga pasien terpaksa harus membeli obat ke opetek luar RS. Padahal obat yang dibutuhkan, bukanlah obat yang diluar tanggungan BPJS,” aku Oman Abdurohman, Kamis (10/6/2021).
Ketua Fraksi PPP di DPRD Kabupaten Pandeglang ini pun, menyikapi persoalan tingginya angka stunting dan Angka Kematian Ibu dan Anak saat melahirkan, ditambah lagi kurang responsifnya penanganan penyakit menular di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dia menilai, hal tersebut seakan-akan menjadi catatat tersendiri bagi para pemangku kebijakan dibidang kesehatan di Pandeglang.
“Entah apa yang terjadi, yang pasti selama ini persoalan itu ibarat sebuah penyakit akut yang tidak bisa diobati, yang pada akhirnya terus-terusan begitu, tanpa mencari solusinya. Padahal beberapa program penangan penyakit Stanting, maupun program antisipasi kematian ibu dan anak saat melahirkan, tiap tahun selalu ada, baik itu dari pusat, provinsi maupun daerah,” tambahnya.
Baca juga: Dinkes Pandeglang Pesimis Masalah Stunting Terentaskan Tahun 2022
Politisi Dapil II ini melanjutkan, manajemen RSUD Berkah juga patut dipertanyakan, karena dari informasi yang didapatnya, bahwa rumah sakit plat merah itu memiliki piutang terhadap suplayer obat, sehingga suplayer mulai mengurangi suplai obat-obatan tersebut ke RSUD Berkah.
“Informasi yang kita dapat sih, katanya RSUD Berkah itu menunggak pembayaran untuk pengadaan obat pada pihak suplayer, baik itu tunggakan dari pasien BPJS maupun tunggakan dari pasien umum. Sehingga wajar bila ketersediaan obat di RSUD tersebut menjadi berkurang, atau sering tidak ada ketika pasien BPJS butuh obat-ibat tertentu,” pungkasnya. (Aditya/Red)
