SERANG, BINGAR.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2020 hanya sebesar Rp10 miliar untuk masing-masing kabupaten kota di Banten.
Hal itu tertuang dalam Hasil finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 yang disepakati bersama DPRD Banten.
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo menjelaskan, akibat adanya urusan wajib Pemprov berdasarkan RPJMD 2017-2022, dan program yang harus disesuaikan dengan pemerintah pusat, Gubernur Banten Wahidin Halim mengambil kebijakan bntuan keuangan ke delapan kabupaten/kota lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Pemkab Pandeglang Kalang-kabut, Isu Pemangkasan Bankeu Kian Santer
“Rp10 miliar kepada masing-masing kabupaten/kota. Pertimbangannya jumlah anggaran terbatas, ada agenda janji-janji gubernur. Kita mendahulukan urusan wajib,” katanya usai rapat finalisasi KUA PPAS APBD tahun 2022 di DPRD Banten di Serang, Kamis (23/9/2021).
Secara umum, postur anggaran pada APBD Banten tahun 2022 sebesar Rp11,49 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget Rp7,19 triliun dari Rp7,16 triliun atau naik Rp490 miliar. Sementara untuk belanja daerah Rp12,48 triliun.
“Fokusnya menyelesaikan agenda-agenda di RPJMD. Seperti menyelesaiakan unit sekolah baru, Sport Center, pembangunan RSUD Banten 8 lantai dan pembangunan beberapa ruas jalan,” jelasnya.
Baca juga: Bankeu Provinsi Bagi Pandeglang Tak Lagi Untuk Penanganan Covid-19
Budi Prajogo mengatakan, finalisasi KUA PPAS APBD tahun 2022 terkait dengan masa berakhirnya pemerintahan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Oleh karena itu, fokus yang dibahas adalah program-program penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Plt Sekda Banten, Muhtarom mengatakan, tahapan lanjutan dalam pembahasan APBD 2022, akan dilakukan kesepakatan bersama antara pemprov dengan DPRD.
“Setelah finalisasi, nanti akan dilakukan kesepakatan bersama dengan pimpinan DPRD, sebagai dasar untuk penyusunan anggaran,” katanya.
Baca juga: Pemprov Banten Gulirkan Bantuan Rp161,68 Miliar untuk 4.042 Pondok Pesantren
Adapun fokus program pada 2022 kata Mihtarom masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan RPJMD 2017-2022 hasil revisi atau perbaikan.
“Tata kelola,infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi. Sinkronisasi dengan program pusat,” tutup Muhtarom. (Ahmad/Red)
