Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Sekolah Dasar

Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Sekolah Dasar

BINGAR.ID – Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih mengungkapkan 78 persen Sekolah Dasar (SD) telah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Hal ini berdasar hasil survei pihak internal Direktorat Sekolah Dasar yang melibatkan 591 responden yang terdiri dari 128 guru, 138 siswa, 139 wali murid, 140 kepala sekolah dan 46 dinas pendidikan kab/kota.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sudah diwajibkan dibuka untuk tahun ajaran baru 2021/2022. Namun PTM terbatas hanya boleh dilakukan di zona hijau Covid-19. Sedangkan untuk zona merah dan oranye, sangat tidak diizinkan.

Sri Wahyuningsih mengatakan, setiap sekolah yang akan memberlakukan PTM terbatas harus menyiapkan semua dengan baik. Standarnya harus sesuai dengan daftar periksa dalam SKB 4 Menteri. Sementara itu, siswa yang dibolehkan mengikuti PTM terbatas adalah siswa yang sudah mendapatkan izin dari orang tuanya.

Syarat-syarat protokol kesehatan harus dipenuhi pengelola sekolah yang akan melaksanakan PTMT. Pertama, siswa yang masuk hanya boleh separuh dari kapasitas kelas, yakni sekitar 15 siswa.

Kedua, semua guru dan tenaga pendidikan telah menerima vaksin Covid-19 secara lengkap atau dua dosis. Ketiga sekolah telah melengkapi fasilitas protokol kesehatan, dan keempat kawasan lokasi sekolah tidak berisiko tinggi penularan Covid-19.

Syarat kelima telah mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa, komite sekolah, dan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan.

Kemudian Satgas Covid-19 harus melakukan pengawasan dan pendampingan agar salama penyelenggaraan PTMT kegiatan belajar tetap sesuai protokol kesehatan.

Pemerintah mendorong penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk mengurangi risiko dampak sosial negatif berkepanjangan. Adapun dampak bukan hanya meliputi kualitas pendidikan, melainkan juga tumbuh kembang dan hak anak.

PTM terbatas perlu dipercepat karena pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berkepanjangan dapat berisiko negatif pada anak. Ia menyebut setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi dasar pelaksanaan PTM terbatas.

Pertama, untuk menghindari ancaman putus sekolah. Dalam hal ini, PJJ yang tidak optimal membuat anak terpaksa bekerja dan tidak belajar, terutama untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Selain itu, beberapa orang tua juga tidak dapat melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jarak jauh.

Kedua, untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan PJJ. Pasalnya, perbedaan akses, kualitas materi, sarana selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak yang memiliki keterbatasan secara sosio-ekonomi.

Ketiga, guna menghindari risiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak selama PJJ. Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, risiko pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, serta kehamilan remaja. Selain itu, anak juga dapat merasa tertekan selama PJJ karena tidak bermain dan bertemu dengan kawan-kawannya dalam waktu lama.

Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat PTM terbatas, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga pengurus sekolah. Di samping itu, pemerintah juga menegaskan proses pembelajaran harus mengikuti peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai penerapan PPKM berdasarkan Asesmen Situasi COVID-19 (Level 4, 3, 2, 1).

Berita Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru